UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BUMN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2003

TENTANG

BADAN USAHA MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku kegiatan ekonomi

dalam perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi;

b. bahwa Badan Usaha Milik Negara mempunyai peranan penting dalam

penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

c. bahwa pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara dalam perekonomian nasional

untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat belum optimal;

d. bahwa untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara, pengurusan dan

pengawasannya harus dilakukan secara profesional;

e. bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur Badan Usaha Milik Negara

sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian dan dunia usaha yang

semakin pesat, baik secara nasional maupun internasional;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf

c, huruf d, dan huruf e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Badan Usaha Milik

Negara;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar

Tahun 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor

IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 - 2004;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3587);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4286);
DOWNLOAD FILE